Jakarta, Antartika Media Indonesia – Sejumlah mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi protes dengan mendirikan tenda di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus tuntutan agar pemerintah memberikan kejelasan terkait persoalan yang dihadapi para mitra.
Ramses Sitorus menyampaikan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan para mitra yang hingga kini masih menunggu kepastian dari pihak BGN. Menurutnya, para mitra membutuhkan penjelasan konkret mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama program MBG.
“Pendirian tenda di depan kantor BGN menjadi simbol keseriusan para mitra dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Mereka berharap kehadiran langsung di kantor lembaga tersebut dapat membuka ruang komunikasi dan mendorong penyelesaian persoalan yang selama ini dinilai belum mendapatkan jawaban memadai”, ungkap Ramses dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Dalam aksi yang berlangsung sejak Senin (16/11/2026), puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah turut mendirikan tenda dan memasang spanduk berisi tuntutan. Peserta aksi berasal dari sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketidakjelasan pembayaran dana pembangunan dapur MBG. Sejumlah mitra mengaku telah mengeluarkan investasi dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas SPPG, tetapi hingga kini belum memperoleh kepastian realisasi pembayaran.
Persoalan tersebut semakin berat karena sebagian mitra mengaku harus menggunakan pinjaman perbankan maupun utang kepada pemasok material untuk membiayai pembangunan dapur. Kondisi ini menimbulkan tekanan finansial karena kewajiban pembayaran tetap berjalan meskipun fasilitas yang dibangun belum memberikan kepastian operasional.
Selain persoalan pembayaran investasi, para mitra juga mempersoalkan perubahan kebijakan operasional melalui Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63551. Mereka menilai perubahan skema pembiayaan dan penghapusan sejumlah fasilitas operasional perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pengelola dapur.
Para mitra berharap BGN dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Mereka juga meminta adanya kepastian mengenai status kerja sama, hak dan kewajiban mitra, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan program.
Ramses Sitorus menekankan bahwa yang dibutuhkan para mitra saat ini adalah kejelasan dan kepastian, bukan sekadar janji. Mereka berharap pihak BGN bersedia membuka ruang dialog secara langsung sehingga setiap persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan jalan keluar.
Aksi mendirikan tenda tersebut juga menjadi bentuk harapan agar aspirasi para mitra mendapat perhatian pemerintah pusat. Mereka ingin persoalan yang dihadapi tidak berlarut-larut karena menyangkut investasi, keberlangsungan usaha, serta nasib para pekerja yang terlibat dalam operasional dapur MBG.
Para mitra berharap Kepala BGN dan jajaran terkait dapat menemui peserta aksi untuk mendengarkan langsung berbagai keluhan sekaligus memberikan penjelasan mengenai langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
Persoalan ini menjadi pengingat pentingnya transparansi, komunikasi, dan kepastian regulasi dalam pelaksanaan program MBG. Kerja sama antara pemerintah dan mitra membutuhkan kejelasan aturan agar tujuan program dapat tercapai tanpa mengabaikan hak serta keberlangsungan usaha pihak-pihak yang terlibat.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi BGN mengenai tuntutan yang disampaikan Ramses Sitorus dan para peserta aksi masih perlu dikonfirmasi. Para mitra berharap dialog segera dilakukan agar persoalan tersebut memperoleh penyelesaian yang adil dan tidak terus berlarut-larut.