Jakarta, Antartika Media Indonesia – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mendorong seluruh pekerja dan pengurus koperasi di Indonesia, termasuk pengelola Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih, mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem koperasi nasional sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah ingin memastikan para penggerak koperasi tidak hanya mendapatkan kesempatan mengembangkan usaha, tetapi juga memiliki perlindungan terhadap berbagai risiko pekerjaan.
Komitmen tersebut disampaikan Ferry setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Koperasi dan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada Mei 2026.
Ferry menyampaikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus dapat menjangkau seluruh ekosistem koperasi, termasuk koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang saat ini terus diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di daerah.
Menurutnya, keberadaan perlindungan sosial menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan pengurus koperasi. Dengan adanya jaminan tersebut, para pelaku koperasi diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih aman.
Kerja sama antara Kementerian Koperasi dan BPJS Ketenagakerjaan mencakup perlindungan program jaminan sosial bagi ekosistem koperasi, pertukaran data dan informasi kepesertaan, serta penguatan akses layanan pendaftaran dan pembayaran iuran.
Melalui kolaborasi tersebut, proses pendaftaran peserta diharapkan semakin mudah dan dapat menjangkau koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor ekonomi kerakyatan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyatakan bahwa sinergi dengan Kementerian Koperasi merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak pekerja, termasuk mereka yang berada dalam ekosistem koperasi.
Program BPJS Ketenagakerjaan memberikan sejumlah manfaat perlindungan, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), sesuai ketentuan kepesertaan masing-masing program.
Dengan perlindungan tersebut, pekerja dan pengurus koperasi diharapkan memperoleh kepastian perlindungan apabila menghadapi risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun risiko sosial ekonomi lainnya.
Pemerintah berharap kerja sama ini dapat memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengurus, pekerja, dan anggota koperasi. Perluasan kepesertaan Jamsostek juga diharapkan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, Kementerian Koperasi bersama BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat koordinasi dan sosialisasi agar semakin banyak koperasi di seluruh Indonesia yang memperoleh akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.