Banyak Dilaporkan Dapur SPPG Fiktif di Daerah, Ketum Antartika Minta BGN Segera Mengusut agar Tidak Menimbulkan Hoaks dan Keresahan
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan verifikasi dan investigasi terhadap berbagai laporan yang beredar mengenai dugaan keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di sejumlah daerah. Menurutnya, klarifikasi yang cepat dan transparan diperlukan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi hoaks yang meresahkan masyarakat.
Ramses mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyangkut kepentingan jutaan siswa di seluruh Indonesia. Karena itu, setiap informasi terkait pelaksanaannya harus dipastikan kebenarannya melalui proses pemeriksaan yang objektif.
“Apabila memang terdapat laporan mengenai dugaan dapur SPPG fiktif, BGN harus segera turun tangan melakukan pengecekan. Jika terbukti benar, harus ditindak sesuai aturan. Namun jika tidak benar, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan agar tidak muncul berita hoaks yang menyesatkan,” ujar Ramses dalam keterangannya, Kamis (25/6).
Menurutnya, informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap program pemerintah yang sebenarnya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting.
Ramses menilai BGN perlu membangun sistem pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan seluruh dapur SPPG yang terdaftar benar-benar beroperasi sesuai ketentuan dan melayani penerima manfaat sebagaimana mestinya. Pengawasan tersebut harus dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Ia juga mendorong agar masyarakat diberikan akses yang lebih mudah untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas program.
“Laporan dari masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional. Jangan langsung dianggap benar, tetapi juga jangan diabaikan. Semua harus diperiksa berdasarkan fakta dan data yang valid,” katanya.
Lebih lanjut, Ramses menegaskan bahwa keberadaan dapur fiktif, apabila terbukti ada, berpotensi merugikan negara dan menghambat pencapaian tujuan Program MBG. Karena itu, pihak yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa adanya konfirmasi dari pihak berwenang. Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kepanikan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Ramses menyatakan keyakinannya bahwa BGN memiliki komitmen untuk menjaga integritas Program MBG. Ia berharap setiap laporan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi guna memperkuat tata kelola dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan fakta yang sebenarnya. BGN harus segera mengusut setiap laporan yang ada sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjebak oleh berita hoaks. Program MBG harus dijaga bersama agar tetap berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ramses berharap seluruh pihak mendukung upaya pengawasan dan perbaikan program secara konstruktif. Menurutnya, kritik yang disertai data dan fakta akan membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
