Jakarta, Antartika Media Indonesia – Penempatan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di sejumlah daerah menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, menilai keberadaan Yonif TP bukan merupakan bentuk militerisasi pemerintahan daerah.
Menurut Ramses, kehadiran Yonif TP harus dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mendukung percepatan pembangunan. Ia berpandangan bahwa keberadaan prajurit TNI di daerah tidak serta-merta berarti mengambil alih kewenangan pemerintahan sipil.
“Pelaksanaan tugas Yonif TP tetap berada dalam koridor hukum, menghormati kewenangan pemerintah daerah, serta menjalankan fungsi sesuai aturan yang berlaku, kehadirannya justru dapat menjadi bagian dari kerja sama untuk membantu masyarakat,” ujar Ramses Sitorus, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa (17/11/2026). Sjafrie menegaskan bahwa penempatan Yonif TP bukan bertujuan memiliterisasi pemerintah daerah, melainkan memperkuat sistem pertahanan dan mendukung percepatan pembangunan di wilayah.
Dalam keterangannya, Menhan menjelaskan bahwa keberadaan satuan teritorial pembangunan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan kemampuan yang dimiliki, prajurit dapat mendukung kegiatan pembangunan sesuai tugas dan kewenangannya.
Ramses juga menilai sinergi antara TNI dan pemerintah daerah perlu dibangun secara proporsional. Pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, sementara TNI menjalankan tugas pertahanan serta dukungan teritorial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap keberadaan Yonif TP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan, dan tantangan geografis. Dukungan terhadap pembangunan, menurutnya, harus tetap memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan juga menjelaskan proyeksi pembentukan satu Yonif TP di setiap kabupaten/kota sebagai bagian dari penguatan pertahanan di tingkat daerah. Kehadiran satuan tersebut diharapkan dapat mendukung program pembangunan daerah tanpa menggeser peran maupun kewenangan pemerintah sipil.
Ramses menegaskan bahwa hal terpenting adalah memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai konstitusi dan aturan hukum. Dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang semestinya, kerja sama antara TNI dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pembangunan sekaligus menjaga keutuhan NKRI.
Ia berharap masyarakat dapat melihat program Yonif TP secara objektif, dengan menilai pelaksanaan dan manfaatnya di lapangan. Menurutnya, tujuan utama setiap kebijakan negara haruslah menjaga keamanan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.