Jakarta, Antartika Media Indonesia – Upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus dan pekerja koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih, mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Program tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi mereka yang menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat.
Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Koperasi yang mendorong agar seluruh pengurus dan pekerja koperasi memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Para pengurus dan pekerja koperasi memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas risiko yang mungkin terjadi selama bekerja,” jelas Ramses Sitorus, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai, keberadaan jaminan sosial bukan hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan perlindungan yang memadai, para pengurus dan pekerja diharapkan dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang.
Dorongan perluasan perlindungan tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (11/5/2025).
Ferry mendorong agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjangkau seluruh ekosistem koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Ramses mengatakan bahwa program perlindungan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius melalui sosialisasi dan pendataan yang menyeluruh. Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan dan pengelola koperasi perlu memastikan para pekerja yang memenuhi ketentuan dapat terdaftar sebagai peserta dan memahami manfaat perlindungan yang tersedia.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses perlindungan, termasuk bagi pengurus dan pekerja koperasi di wilayah pedesaan maupun daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi. Jangan sampai para pekerja yang menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi desa justru tertinggal dalam memperoleh jaminan sosial.
Menurut Ramses, penguatan koperasi tidak cukup hanya dengan membangun unit usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Aspek kesejahteraan serta perlindungan sumber daya manusia yang menjalankan koperasi juga harus menjadi perhatian utama.
Ia berharap program tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan menjangkau seluruh sasaran. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berkembang sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi lingkungan kerja yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pengelolanya.
Ramses menegaskan bahwa perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Penguatan koperasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan orang-orang yang bekerja dan mengabdikan diri di dalamnya.