Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (Antartika), Ramses Sitorus mengecam keras berbagai narasi menyesatkan yang beredar terkait anggaran perhari Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya isu negatif mengenai insentif yang diterima para pemilik dapur SPPG setiap tahunnya mendapatkan Rp1,8 miliar, dan terbaru menyebutkan adanya anggaran MBG sebesar Rp500 juta per hari.
Ramses menegaskan bahwa narasi tersebut sangat menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menilai informasi yang tidak utuh dan cenderung provokatif hanya akan memperkeruh suasana serta mengaburkan tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
“Angka Rp500 juta per hari yang digulirkan tanpa penjelasan komprehensif sangat berbahaya. Ini bisa membentuk opini publik yang keliru dan memicu prasangka negatif terhadap program yang sejatinya berpihak pada rakyat,” ujar Ramses dalam keterangan persnya, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Ramses, apa yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selama ini sudah berada di jalur yang tepat dan sesuai arahan pemerintah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang memadai.
Ramses menjelaskan, program MBG dirancang secara terstruktur dengan pengawasan berlapis, baik dari sisi anggaran maupun implementasi teknis di lapangan. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan unsur pengawasan internal, disebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas yang tidak bisa diabaikan.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi publik dalam memahami struktur anggaran program nasional. Menurutnya, besaran angka yang beredar harus dipahami dalam konteks jumlah penerima manfaat, cakupan wilayah, serta kebutuhan operasional secara keseluruhan, bukan dipotong secara parsial sehingga memunculkan persepsi yang keliru.
Lebih lanjut, Ramses meminta media massa untuk tidak membesarkan narasi yang belum terverifikasi secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa pemberitaan yang tidak proporsional berpotensi menciptakan kegaduhan berkepanjangan dan mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program strategis.
“Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang berimbang dan edukatif. Jangan sampai narasi yang belum tentu benar justru memperlemah kepercayaan publik terhadap program yang sangat penting bagi masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Ramses pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media, program MBG dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan nasional. Agus
