Jakarta, Antartika Media Indonesia – Kebijakan pemerintah menyiapkan alokasi minimal 20 persen lahan perkebunan sawit untuk masyarakat melalui skema pengelolaan berbasis koperasi mendapat dukungan dari Ketua Umum Antartika. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi petani sawit untuk menikmati manfaat ekonomi dari industri perkebunan nasional.
Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang mendorong koperasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, sektor sawit tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan.
Ia menilai, alokasi 20 persen tersebut merupakan peluang besar untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, petani sawit dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat, memperoleh akses terhadap pengelolaan lahan, serta terlibat lebih luas dalam rantai produksi dan distribusi industri kelapa sawit.
“Kami mendukung langkah pemerintah yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat melalui koperasi. Ini merupakan kesempatan untuk memperkuat ekonomi rakyat. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat di sekitar perkebunan belum mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal,” ungkap Ketum Antartika, Ramses Sitorus, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, koperasi harus ditempatkan sebagai pelaku ekonomi yang sesungguhnya, bukan sekadar pelengkap dalam program pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi yang mendapatkan kesempatan mengelola lahan memiliki kelembagaan yang sehat, manajemen profesional, transparansi keuangan, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan langkah Kementerian Koperasi yang menggandeng PT Agrinas Palma Nusantara untuk membangun ekosistem perkebunan sawit berbasis koperasi. Dalam skema yang disiapkan, Agrinas Palma berperan sebagai perusahaan inti, sementara koperasi dikembangkan sebagai mitra plasma. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa sedikitnya 20 persen lahan produktif akan dikelola melalui koperasi.
Lebih jauh, pemerintah juga mendorong koperasi agar tidak hanya berhenti pada pengelolaan kebun sawit. Koperasi diharapkan mampu mengembangkan usaha hingga sektor hilir, termasuk memiliki fasilitas pengolahan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), serta mengembangkan produk turunan seperti minyak goreng dan minyak makan merah. Dengan demikian, nilai tambah industri sawit dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat.
Ketum Antartika juga mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat sekitar perkebunan, petani kecil, dan koperasi yang memenuhi persyaratan benar-benar mendapatkan kesempatan. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperkuat ekonomi rakyat justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan dan tata kelola.
Selain itu, akses pembiayaan, teknologi pertanian, infrastruktur, kepastian hukum, dan pendampingan sumber daya manusia harus menjadi perhatian serius. Koperasi membutuhkan dukungan nyata agar mampu mengelola perkebunan secara produktif, meningkatkan kualitas hasil panen, serta bersaing dalam industri kelapa sawit yang semakin kompetitif.
Menurut Ketum Antartika, keberhasilan program ini tidak cukup hanya diukur dari luas lahan yang dialokasikan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat. Peningkatan pendapatan petani, terbukanya lapangan pekerjaan, tumbuhnya usaha pengolahan, serta berkembangnya ekonomi desa harus menjadi indikator keberhasilan kebijakan tersebut.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, PT Agrinas Palma Nusantara, Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan secara konsisten. Penguatan koperasi sawit harus menjadi bagian dari agenda besar pemerataan ekonomi nasional, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah besarnya potensi industri perkebunan Indonesia.
“Jangan hanya bicara tentang besarnya produksi dan keuntungan industri sawit. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana petani dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata. Koperasi harus menjadi instrumen untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat,” jelas Ramses.
Dengan adanya alokasi minimal 20 persen lahan untuk kebun masyarakat dan penguatan kemitraan melalui koperasi, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, tetapi juga menjadi kekuatan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi masyarakat.