Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia — Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, mendukung langkah tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memberikan sanksi terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurut Ramses, ketegasan tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan program MBG memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Ramses menilai SLHS tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen administratif. Sertifikat tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan makanan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi yang ditetapkan. Karena itu, setiap dapur MBG yang beroperasi harus memiliki komitmen kuat untuk memenuhi seluruh persyaratan sebelum menjalankan pelayanan kepada para penerima manfaat.
“SLHS merupakan syarat mutlak dalam menjalankan dapur MBG. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak dan masyarakat penerima manfaat,” ujar Ramses Sitorus dalam keterangannya.
Menurutnya, program MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas yang tidak boleh dikompromikan. Jangan sampai tujuan baik untuk meningkatkan asupan gizi justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya standar kebersihan dan sanitasi dapur.
Ramses juga meminta para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadikan pemenuhan SLHS sebagai bagian dari tanggung jawab utama. Pengelola dapur harus aktif berkoordinasi dengan pihak terkait apabila masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga proses pemenuhan standar dapat dilakukan secara cepat dan sesuai ketentuan.
Ia menilai pemberian sanksi kepada dapur yang tidak memiliki SLHS merupakan bentuk pengawasan yang diperlukan untuk menjaga kualitas program MBG. Menurutnya, sanksi bukan semata-mata untuk menghukum pengelola, tetapi menjadi instrumen agar seluruh dapur memiliki standar pelayanan yang sama dan tidak mengabaikan aspek keamanan pangan.
“Kalau ada dapur yang belum memenuhi persyaratan, tentu harus diberikan pembinaan sekaligus tindakan tegas sesuai aturan. Jangan sampai ada toleransi terhadap hal yang menyangkut keamanan makanan,” tegas Ramses.
Ramses berharap ketegasan BGN tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa kualitas makanan, kandungan gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta kepatuhan terhadap standar harus berjalan beriringan agar MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
