Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus menegaskan bahwa relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini disampaikan Ramses Sitorus menanggapi banyaknya isu yang beredar bahwa karyawan SPPG bisa diangkat menjadi PPPK, penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait status kepegawaian dalam struktur SPPG.
Menurut Ramses, kebijakan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang menyebutkan bahwa “pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
“PPPK hanya diperuntukkan bagi posisi-posisi strategis yang membutuhkan kompetensi profesional dan tanggung jawab administratif yang tinggi,” ungkap Ramses Sitorus menanggapi isu yang bisa meresahkan bagi para relawan SPPG, Kamis (15/1/2026).
Ramses menambahkan adapun jabatan yang dapat diisi melalui mekanisme PPPK di lingkungan SPPG, lanjut Ramses, hanyalah Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Ketiga posisi tersebut dinilai memiliki peran krusial dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pemenuhan gizi yang dijalankan oleh SPPG.
Ramses menekankan bahwa relawan tetap memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional SPPG di lapangan.
“Relawan bersifat non-struktural dan berbasis pengabdian, sehingga tidak termasuk dalam kategori aparatur yang dapat diangkat sebagai PPPK,” tambahnya.
Ia juga mengimbau agar para relawan memahami perbedaan antara tenaga profesional dan relawan, baik dari sisi tugas, tanggung jawab, maupun hak yang melekat. Kejelasan ini diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman serta menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan program-program SPPG.
Dengan adanya penegasan ini, Ramses berharap seluruh pihak dapat memahami kebijakan yang berlaku dan tetap fokus pada tujuan utama SPPG, yakni meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat.
Lebih lanjut Ramses meminta kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan isu-isu yang tidak bertanggungjawab, hal ini dapat mempengaruhi kegaduhan ditengah-tengah pemerintahan Presiden Prabowo meningkatkan gizi demi Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Agus
