
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Dugaan praktik curang yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dalam mencampur bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan Pertamax kembali mencuat dan menuai kecaman luas. Praktik ini dinilai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan masyarakat yang sudah terbebani dengan tingginya harga bahan bakar. Hal ini menunjukkan kegagalan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola dan mengawasi kinerja perusahaan-perusahaan milik negara.
Berdasarkan laporan yang beredar, terdapat indikasi bahwa Pertamina mencampurkan Pertalite ke dalam Pertamax untuk meningkatkan margin keuntungan, namun dengan mengorbankan kualitas BBM yang dijual kepada masyarakat. Padahal, sebagai perusahaan BUMN, Pertamina seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak bermain curang dalam bisnis energi yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari.
Akibat dugaan pengoplosan ini, banyak pengendara yang mengeluhkan performa kendaraan mereka yang menurun meskipun menggunakan BBM dengan harga lebih mahal. Beberapa ahli otomotif bahkan menyatakan bahwa kualitas bahan bakar yang dioplos dapat menyebabkan kerusakan mesin dalam jangka panjang. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat yang sudah harus menghadapi berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok.
Di sisi lain, tindakan ini juga berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi negara. Jika benar praktik ini terjadi, maka pajak dan pendapatan negara dari sektor BBM bisa mengalami kebocoran yang signifikan. Selain itu, kredibilitas Pertamina sebagai perusahaan energi nasional pun dipertaruhkan di mata publik dan investor.
Menteri BUMN, yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi kinerja BUMN, dinilai gagal dalam memastikan tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan. Seharusnya, pemerintah melalui Kementerian BUMN melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan harga dan distribusi BBM yang dikelola oleh Pertamina, agar tidak ada celah bagi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.
Lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak kini mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap dugaan pengoplosan BBM ini. Jika terbukti benar, maka pihak-pihak yang terlibat harus segera diproses secara hukum agar menjadi efek jera bagi perusahaan pelat merah lainnya yang mungkin berniat melakukan hal serupa.
Masyarakat berharap agar pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, segera turun tangan dan memberikan kejelasan atas dugaan ini. Jika tidak ada tindakan konkret, kepercayaan publik terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN akan semakin menurun, dan rakyat akan terus menjadi korban dari ketidakbecusan pengelolaan perusahaan milik negara. (Red)