Ketum ANTARTIKA: Kuatir Kepemimpinan Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan.

Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ramses Sitorus, Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan Yandri Susanto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang menggunakan kop surat kementerian untuk undangan pribadi. Menurut Ramses, tindakan tersebut mencerminkan arogansi kekuasaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat negara. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kata Ramses, adalah pelanggaran etika dan menunjukkan ketidakhormatan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ramses menilai bahwa Yandri seharusnya bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan tugas resmi sebagai menteri. Ia menegaskan bahwa kop surat kementerian adalah simbol negara yang seharusnya digunakan dengan hati-hati dan hanya untuk kegiatan resmi terkait tugas kementerian. “Menggunakan fasilitas negara untuk undangan pribadi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan merendahkan fungsi simbol negara,” tegas Ramses dalam keterangannya kepada media.

Lebih lanjut, Ramses menyatakan bahwa tindakan ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah. Ia menyerukan kepada para pejabat negara untuk menunjukkan integritas dan komitmen dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, penggunaan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi menunjukkan bahwa masih ada pejabat yang belum paham akan batasan penggunaan fasilitas negara.

Ramses juga meminta agar Yandri Susanto mundur jika tidak menjaga nama baik kabinet merah putih terkait penggunaan kop surat tersebut. Ia berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi pejabat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara dan menghindari tindakan yang dapat merugikan citra pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. “Seharusnya ada mekanisme kontrol dan sanksi yang jelas bagi pejabat yang melakukan pelanggaran seperti ini,” tambah Ramses.

Sebagai aktivis yang aktif memperjuangkan pemenangan Pilpres Prabowo-Gibran perlu transparansi dan akuntabilitas seluruh Kabinet Mewah Putih. Ramses Sitorus berkomitmen untuk terus mengawasi setiap bentuk penyalahgunaan wewenang di lingkup pemerintahan. Ia menekankan bahwa pejabat publik harus memberikan teladan yang baik bagi masyarakat, terutama dalam menjalankan tugas negara dengan integritas tinggi dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. (Red)