Jakarta, mediaantartika.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dalam upaya mengatasi polusi udara yang semakin mengkhawatirkan di ibu kota. Dalam langkah yang kontroversial, sekitar 50% dari total staf Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta mulai menjalani uji coba work from home (WFH) atau bekerja dari rumah, sejak Senin (21/08). Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi penanganan polusi udara yang kian memburuk.
Menurut Sutia Wibawa, juru bicara dari Pemprov DKI Jakarta, langkah ini bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi udara yang meroket dalam beberapa tahun terakhir. “Kami menyadari bahwa mobilitas harian yang tinggi merupakan salah satu penyumbang besar polusi udara. Dengan menerapkan kebijakan WFH, kami berharap dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan-jalan ibu kota, yang pada gilirannya akan membantu menurunkan tingkat polusi udara,” ujarnya.
Namun, kebijakan ini tak luput dari kontroversi. Beberapa pakar lingkungan dan pegiat lingkungan menduga bahwa langkah ini lebih berkaitan dengan agenda politik, terutama menjelang KTT ASEAN yang akan segera diadakan. Mereka mengklaim bahwa kebijakan WFH ini sebenarnya hanya merupakan “upaya untuk mengurai kemacetan” selama acara tersebut berlangsung.
Dalam tanggapan atas klaim tersebut, Sutia Wibawa membantah adanya motif politik dalam kebijakan ini. “Kami memahami bahwa ada keraguan di masyarakat terkait tujuan sebenarnya. Namun, kami tegaskan bahwa langkah ini murni untuk menghadapi masalah polusi udara yang serius di Jakarta. Ini adalah langkah proaktif dan kami berharap dapat melihat dampak positif dalam peningkatan kualitas udara,” tegasnya.
Kondisi udara yang semakin tercemar di Jakarta memang menuntut langkah-langkah berani untuk ditangani. Apakah kebijakan WFH ini mampu memberikan solusi nyata terhadap polusi udara, ataukah hanya menjadi isu politik semata, adalah sesuatu yang akan terus diikuti oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat.
(Jay/*red)
