Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (Antartika), Ramses Sitorus menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan nyata dalam penegakan hukum dan tata kelola sumber daya alam. Penilaian ini disampaikan menyusul keberhasilan pemerintah mengumpulkan denda administratif sektor kehutanan serta melakukan penyelamatan keuangan negara dalam jumlah signifikan.
“Langkah tegas Pemerintah mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam menindak pelanggaran kehutanan yang selama ini merugikan negara,” ungkap Ramses Sitorus dalam keterangan Persnya yang diterima Media Antartika, Jumat (26/12/2025).
Ramses menegaskan bahwa penarikan denda administratif tidak hanya berdampak pada efek jera bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga membuka ruang fiskal untuk program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut Ramses mengatakan, bahwa dana hasil denda dan penyelamatan keuangan negara tersebut dapat dimanfaatkan secara strategis untuk pembangunan nasional. Salah satu prioritas yang dinilai sangat relevan adalah pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana alam, khususnya di wilayah Sumatera yang kerap terdampak bencana.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto menyebut denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara yang diserahkan dari Kejaksaan Agung sebesar Rp6,62 triliun bisa membangun setidaknya 100 ribu hunian tetap untuk para pengungsi korban banjir di Aceh dan Sumatera.
Prabowo menilai denda administratif kehutanan yang berasal dari 20 perusahaan sawit itu masih contoh kecil dari kerugian negara yang sesungguhnya sangat besar.
“Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, menganggap sepele, ya kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main,” kata Prabowo dalam sambutannya saat menyaksikan penyerahan uang di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.
Ramses menjelaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan keterkaitan antara penegakan hukum lingkungan dan keadilan sosial. Kerusakan hutan yang ditindak secara tegas tidak hanya menyelamatkan ekosistem, tetapi juga menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat luas melalui program pembangunan sosial.
Ramses juga mengapresiasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya penarikan denda kehutanan serta pengamanan keuangan negara. Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ke depan, Ketum Antartika ini berharap ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan konsistensi penegakan hukum dan pemanfaatan keuangan negara yang berpihak pada rakyat, pemerintah diyakini mampu mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Agus