Ramses Sitorus: Agenda Kunjungan Kerja Wapres Gibran ke Tasikmalaya Bukan Sekedar Protokoler
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia –Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan akan kunjungan kerja ke Tasikmalaya pada 20 Januari 2026, dalam kungan kerja wapres tersebut dinilai memiliki makna strategis bagi relasi antara negara dan basis pendidikan keagamaan. Tasikmalaya yang dikenal luas sebagai kota santri dinilai menjadi simbol penting dalam peta pembangunan nasional berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal.
Menurut Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, kehadiran wapres di daerah dengan tradisi pesantren yang kuat menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk terus merawat hubungan harmonis dengan komunitas pendidikan keagamaan.
Pesantren dan lembaga pendidikan Islam dinilai memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter generasi muda serta menjaga nilai moral dan kebangsaan.
“Kunjungan Wapres Gibran tidak dapat dipandang sekadar sebagai agenda protokoler. Lebih dari itu, kehadiran wapres mencerminkan pengakuan negara terhadap peran strategis pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas, mandiri, dan berdaya saing di tengah tantangan global,” ungkap Ramses Sitorus, Senin (19/1/2026).
Ketum Antartika juga menyoroti dimensi simbolik dari kunjungan kerja tersebut. Tasikmalaya dipilih karena merepresentasikan daerah dengan basis keagamaan yang kuat, sekaligus memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir dan memberi perhatian pada daerah-daerah yang memiliki kekhasan identitas keislaman.
Selain makna simbolik, ia menjelaskan bahwa kunjungan kerja wapres Gibran juga memiliki dimensi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat daerah. Wapres diharapkan dapat melihat langsung sejauh mana kebijakan nasional diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, wapres dijadwalkan melakukan dialog dengan pemerintah daerah, tokoh agama, pengasuh pesantren, serta perwakilan masyarakat. Dialog ini dinilai penting sebagai sarana menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi persoalan konkret yang dihadapi masyarakat Tasikmalaya.
“Pendekatan turun langsung ke lapangan merupakan langkah efektif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan melihat kondisi riil di masyarakat, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia juga berharap hasil dari kunjungan kerja ini dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret, khususnya dalam penguatan sektor pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta peningkatan kualitas layanan publik di daerah. Dukungan nyata dari pemerintah pusat dinilai sangat dibutuhkan agar potensi lokal dapat berkembang maksimal.
Lebih lanjut, Ketum Antartika menekankan bahwa Tasikmalaya sebagai kota santri memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap daerah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penguatan relasi negara dengan basis pendidikan keagamaan di wilayah lain.
“Momentum ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai keagamaan serta kebangsaan,” tutupnya. Agus
