Jakarta, Antartika Media Indonesia – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa dan guru menimpa siswa dan tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Marau, SMA Negeri 1 Marau, serta SMK Negeri 1 Marau. Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut memunculkan berbagai reaksi, termasuk kritik terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang menetapkan kebijakan dan standar dalam penyediaan makanan bergizi di lingkungan pendidikan.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Antartika Group, Ramses Sitorus, SM., MM., MH., menegaskan bahwa insiden keracunan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada BGN. Menurutnya, BGN telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak pelaksana di lapangan, termasuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ramses menjelaskan bahwa SOP yang ditetapkan BGN mencakup seluruh tahapan pengolahan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan kepada siswa dan guru. Jika seluruh prosedur tersebut dijalankan dengan benar, risiko terjadinya keracunan seharusnya dapat diminimalkan.
“Kalau dapur SPPG menjalankan standar operasional yang sudah ditetapkan BGN secara konsisten dan disiplin, kejadian seperti ini tidak akan terjadi,” ujar Ramses dalam keterangannya kepada media, Jumat (6/2/2026).
Ia menambahkan bahwa dalam banyak kasus, masalah justru muncul pada tahap implementasi di lapangan. Kelalaian dalam menjaga kebersihan dapur, penggunaan bahan makanan yang tidak layak, atau kesalahan dalam proses penyimpanan dapat menjadi faktor utama penyebab keracunan.
Ramses juga menekankan pentingnya pengawasan internal yang ketat di setiap dapur SPPG.
“Pengelola dapur harus memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai SOP, bukan hanya sekadar memenuhi target distribusi makanan,” tambahnya.
Selain itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap dapur SPPG yang terlibat dalam insiden tersebut. Evaluasi ini dinilai penting untuk mengetahui titik kelemahan dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Ramses berharap masyarakat dapat melihat persoalan ini secara objektif dan tidak serta-merta menyalahkan BGN. Ia menilai bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi di sekolah sangat bergantung pada sinergi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan.
Ke depan, Ramses meminta agar pelatihan dan pendampingan bagi pengelola dapur SPPG terus ditingkatkan. Dengan demikian, standar operasional yang telah ditetapkan BGN tidak hanya menjadi pedoman tertulis, tetapi benar-benar diterapkan demi menjamin keamanan dan kesehatan siswa serta guru. Agus