Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus menyatakan dukungannya rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2026.
Dukungan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses pemindahan pusat pemerintahan sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam membangun IKN.
Menurut Ramses, berkantornya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di IKN akan memberikan dampak positif, baik secara simbolis maupun praktis.
Ia menilai bahwa berkantornya Wapres di IKN dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap proyek nasional tersebut.
“Langkah Wapres yang akan berkantor di IKN sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, ungkap Ramses, Sabtu (13/12/2025) malam kepada wartawan Media Antartika.
Ramses menekankan, sinergi antara pemerintah pusat, otorita, dan elemen masyarakat diharapkan dapat mempercepat terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Rencana Wakil Presiden berkantor di IKN pada 2026 diharapkan menjadi tonggak penting dalam sejarah pemindahan ibu kota negara.
“Kesiapan infrastruktur yang terus dimatangkan, saya optimistis IKN dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan visi awal pembangunannya.” Tutupnya.
Sementara itu Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyampaikan perkembangan terbaru terkait pembangunan Ibukota baru serta kesiapan fasilitas pendukung lainnya.
“Pembangunan kantor Wakil Presiden beserta fasilitas pendukung lainnya ditargetkan rampung pada akhir Desember,” kata Basuki di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Basuki menjelaskan bahwa penyelesaian kantor wapres menjadi salah satu prioritas utama dalam tahap pembangunan saat ini. Selain gedung perkantoran, fasilitas pendukung seperti akses jalan, utilitas dasar, dan kawasan pendukung pemerintahan juga tengah diselesaikan secara bertahap.
Dengan rampungnya fasilitas tersebut, Otorita IKN berharap proses transisi aktivitas pemerintahan dapat berjalan lebih lancar. Basuki menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur merupakan faktor kunci agar para pejabat negara dapat mulai berkegiatan secara efektif di IKN. Agus
