Ketum Antartika, Ramses Sitorus Apresiasi Sufmi Dasco Ahmad Minta Penundaan Pengadaan Pik Up dari India
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (Antartika), Ramses Sitorus, mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta pemerintah menunda pengadaan mobil pik up dari India untuk operasional program Koperasi Desa Merah Putih.
Permintaan tersebut mencuat di tengah polemik nasional terkait rencana impor kendaraan dalam jumlah besar tersebut.
Ramses menilai, sikap yang disampaikan Dasco merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi industri otomotif nasional yang saat ini tengah menghadapi tantangan berat.
Menurutnya, kebijakan pengadaan kendaraan dalam jumlah besar dari luar negeri perlu dikaji ulang secara matang agar tidak berdampak negatif terhadap pelaku industri dalam negeri.
“Langkah yang diminta oleh Wakil Ketua DPR itu semata-mata untuk menjaga stabilitas industri otomotif di Indonesia. Kita harus mengutamakan kepentingan nasional, terutama dalam mendukung produk dan tenaga kerja dalam negeri,” ujar Ramses dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Rencana pengadaan sebanyak 105.000 unit mobil pik up untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih sebelumnya menuai penolakan dari berbagai kalangan.
Sejumlah pengamat dan pelaku industri menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan produsen otomotif lokal yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
“Polemik yang berkembang harus dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen terhadap program hilirisasi dan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan belanja negara memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri otomotif dan pelaku usaha lokal.
Dengan demikian, keputusan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, serta keberlanjutan industri nasional.
“Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif yang baik dalam mendorong perekonomian desa,” jelasnya.
Namun ia menambahkan, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta keberpihakan pada produk dalam negeri agar manfaatnya lebih luas dan berkelanjutan.
Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali rencana pengadaan tersebut secara komprehensif. Menurutnya, penundaan bukan berarti menghambat program, melainkan memberi ruang untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar selaras dengan kepentingan nasional dan menjaga stabilitas industri otomotif Indonesia. Agus
