Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ahmad Riza Patria, yang menilai pembangunan di wilayah Papua memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Menurut Ramses, kondisi geografis serta keterbatasan infrastruktur menjadi faktor utama yang membuat pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan pendekatan khusus. Ia menjelaskan bahwa banyak daerah di Papua yang masih masuk dalam kategori daerah tertinggal hingga sangat tertinggal.
“Ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar pembangunan dapat berjalan merata dan masyarakat di wilayah tersebut bisa merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” ungkap Ramses Sitorus dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Selain persoalan geografis yang cukup berat, akses transportasi dan infrastruktur dasar juga masih menjadi tantangan besar dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua, tambahnya. Banyak wilayah yang sulit dijangkau sehingga distribusi pembangunan tidak selalu berjalan dengan cepat.
Ramses mengatakan, apa yang disampaikan oleh Wamendes PDT tersebut merupakan gambaran nyata dari kondisi di lapangan. Oleh karena itu, strategi pembangunan di Papua harus dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan agar dapat menjawab berbagai tantangan yang ada.
Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga dinilai sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Investasi dari dunia usaha dapat membantu membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik.
Ramses berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak swasta dapat terus diperkuat. Dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, pembangunan di Papua diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat meningkat secara signifikan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria memandang pembangunan desa-desa di Papua Barat membutuhkan dukungan multipihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pihak swasta.
“Untuk itu, harus dilakukan pemberdayaan dengan kolaborasi octahelix yang melibatkan banyak pemangku kepentingan,” kata pria yang akrab disapa Ariza itu dalam audiensi antara Kemendes PDT dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu.
Wamendes Ariza juga mengingatkan bahwa dalam membangun desa di Papua Barat, pemerintah daerah tidak boleh bergantung ke anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD.
Saat ini, menurut dia, pembangunan di wilayah Papua pada dasarnya memiliki sejumlah tantangan, di antaranya terkait dengan kondisi geografis dan keberadaan daerah tertinggal hingga sangat tertinggal.
“Ada tiga masalah besar yang dihadapi oleh Desa di Indonesia yaitu SDM, Infrastruktur dan akses pembiayaan,” kata dia.
Sejalan dengan itu, Wamendes Ariza pemerintah telah menghadirkan berbagai program prioritas untuk menggenjot pembangunan desa.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan telah menyampaikan sejumlah program prioritas yang membutuhkan intervensi Kemendes PDT di 7 kabupaten, 91 distrik, 57 kelurahan, dan 817 kampung.
“Kami programkan penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Selain itu, ada program bidang Pendidikan dan Kesehatan,” kata dia.
Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat tengah menyiapkan program peningkatan kapasitas aparatur dan warga desa. Selain itu, ada pula program pengembangan infrastruktur di kawasan pedesaan dan pengembangan daerah tertinggal. Agus