Ketum Antartika: Maraknya Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Menunjukkan Korupsi di Indonesia Sulit Dihentikan
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkotika dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus menyoroti maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang sulit dihentikan meskipun berbagai upaya penegakan hukum terus dilakukan.
Ramses menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2026 ini sudah ada lima kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Kondisi ini menjadi sinyal bahwa masih ada pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok,” ungkap Ramses Sitorus dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
Ia menilai tindakan korupsi oleh kepala daerah sangat merugikan masyarakat karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan. Dampaknya tidak hanya menghambat pembangunan daerah, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ramses juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi di Indonesia. Presiden, kata Ramses, berulang kali mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melawan praktik korupsi yang merusak sistem pemerintahan dan pembangunan nasional.
Menurut Ramses, komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum seperti KPK, tetapi juga membutuhkan integritas dari para pejabat publik. Kepala daerah sebagai pemimpin di wilayahnya harus memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ia juga menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat serta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel, peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat ditekan secara signifikan.
Ramses pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan serta berani melaporkan jika menemukan indikasi praktik korupsi.
“Perang melawan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Kita harus mendukung langkah tegas pemerintah dan aparat penegak hukum agar Indonesia dapat terbebas dari praktik korupsi,” ujarnya. Agus
