Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus menilai bahwa kultur politik yang berkembang selama ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan individu pejabat yang menjabat, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem politik yang membentuk proses lahirnya para pemimpin daerah.
“Proses kaderisasi di partai politik sering kali tidak berjalan secara maksimal. Banyak partai dinilai belum mampu membangun sistem pembinaan kader yang berkelanjutan sehingga calon pemimpin daerah yang diusung tidak selalu melalui proses seleksi yang matang dari sisi integritas, kapasitas, maupun rekam jejak,” jelas Ramses Sitorus sekretariat Antartika, Jakarta Timur, Senin (14/3/2026).
Ramses menambahkan bahwa sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik juga menjadi salah satu faktor penting yang perlu dibenahi. Dalam sejumlah kasus, proses penentuan kandidat dinilai lebih menitikberatkan pada popularitas atau kekuatan finansial dibandingkan kualitas kepemimpinan serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Selain itu, Ramses menyoroti mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada. Biaya kampanye yang tinggi sering kali membuat para kandidat harus mengeluarkan dana yang besar untuk memenangkan kontestasi politik. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memicu praktik-praktik yang tidak sehat setelah seseorang terpilih menjadi kepala daerah.
“Tekanan untuk mengembalikan biaya politik yang besar dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pembenahan sistem politik dan mekanisme pencalonan menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan,” tambahnya.
Ramses menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam membangun sistem kaderisasi yang sehat dan transparan. Dengan proses pembinaan kader yang baik, partai diharapkan dapat melahirkan pemimpin daerah yang tidak hanya memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan pemerintahan.
Ia juga berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik yang ada, termasuk dalam hal pembiayaan politik dan mekanisme rekrutmen calon kepala daerah. Menurut Ramses, perbaikan pada aspek-aspek tersebut akan menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Agus
