Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (Antartika), Ramses Sitorus mengecam wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, gagasan tersebut tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya politik dan justru berpotensi melanggengkan praktik politik uang.
Dalam pernyataannya kepada media, Ketum Antartika menilai bahwa perubahan mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD hanya memindahkan arena transaksi politik.
“Biaya politik tidak otomatis menjadi murah hanya karena pemilihnya berkurang. Transaksi bisa saja menjadi lebih tertutup dan sulit diawasi,” ujar Ramses Sitorus kepada awak Media di Aceh, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa praktik politik uang selama ini tidak semata-mata terjadi di tingkat pemilih, tetapi juga dalam proses pencalonan, lobi politik, dan relasi antara elite partai. Oleh karena itu, memilih kepala daerah lewat DPRD dinilai tidak menjamin hilangnya praktik suap, jual beli suara, atau kompromi kepentingan jangka pendek.
Lebih lanjut, Ramses menyoroti aspek akuntabilitas demokrasi. Menurutnya, Pilkada langsung memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan menjadi mekanisme kontrol publik terhadap kepala daerah. Jika pemilihan diserahkan kepada DPRD, maka jarak antara rakyat dan pemimpin daerah akan semakin lebar.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD merupakan lembaga politik yang anggotanya berasal dari partai-partai dengan kepentingan masing-masing. Dalam kondisi tersebut, keputusan memilih kepala daerah berisiko lebih didominasi oleh kepentingan elite politik dibandingkan aspirasi masyarakat luas.
Antartika menilai solusi untuk menekan mahalnya biaya politik seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem pendanaan politik, transparansi dana kampanye, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga dianggap penting agar pemilih tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming materi.
Menutup pernyataannya, Ramses menegaskan bahwa demokrasi memang memiliki biaya, namun biaya tersebut harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.
“Yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan mengurangi hak rakyat untuk memilih. Demokrasi tidak boleh mundur hanya karena kita gagal memberantas politik uang,” pungkasnya. Agus
