Serdang bedagai, Mediaantartika.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM PENJARA) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) resmi melaporkan Surya Darma ( 35) selaku Ketua BPD Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai propinsi Sumatera Utara.
Ketua DPD LSM PENJARA , Timbul Perasada Sipayung Sekretaris Dedek Susanto, saat konferensi pers, Rabu (7/6) di Sei Rampah.
Berdasarkan perbincangan di tengah – tengah masyarakat dan investigasi di lapangan diduga Ketua BPD Desa Bogak Besar yang merangkap jabatan Ketua BPD tersebut menjabat Ketua P3A dan KSM Bogak Berjaya di Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.
“Pada saat ini organisasi P3A, mendapatkan program BWSS II yang mana pengelolaannya bersifat swakelola dimana Ketua P3A bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut yang bersumber dari APBN, saya selaku KETUA LSM PENJARA PN Sergai menyurati Bupati Serdang Bedagai dan Kajari Sergai perihal adanya dugaan rangkap jabatan yang Ketua BPD Desa Bogak Besar”tegasnya.
Senada dengan Ketua, Sekretaris LSM PENJARA Sergai membenarkan terkait ada surat pengaduan terkait dugaan rangkap jabatan yang diemban Ketua BPD Desa Bogak Besar yang mana berdasar aturan dan juknis yang berlaku Ketua BPD dilarang rangkap jabatan dan mengelola proyek, bahkan menjadi pengurus partai politik.
“Begitu juga saudara Surya Darma diduga kuat menguasai tiga kegiatan proyek drainase bantuan Kementrian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang saat ini masih berlangsung. Tiga kegiatan itu dikelola P3A Muara, P3A Kuala Bogak dan P3A Tirta Bogak yang disinyalir tiga P3A itu di koordinir Surya Darma selaku ketua P3A Muara juga merangkap sebagai ketua BPD dan pengurus Parpol,”ujarnya.
Menanggapi hal ini, lanjut Timbul Perasada Sipayung, Kabupaten Sergai menemukan pelanggaran keras terhadap Saudara Surya Darma yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Bogak Besar juga terlibat sebagai pengurus parpol dan merangkap jabatan sebagai ketua P3A Muara hingga cacat administrasi serta melanggar hukum pidana bedasarkan.
- Pasal 51 huruf (g) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: “Perangkat Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.” “Perangkat Desa dilarang menjadi pelaksana proyek dan menyalahgunakan wewenang”.
“Kemudian sesuai Dasar hukum Pasal 64 huruf (h) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: (h). menjadi pengurus partai politik.” Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:
• Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Pada pasal 280 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu,”paparnya.
“Sanksi Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlibat parpol Dalam UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” tegasnya lagi.
Hal ini, LSM PENJARA PN Sergai meminta Inspektorat dan Dinas PMD untuk memproses administrasi dalam penempatan jabatan, dan dapat memberhentikan Ketua BPD atas nama Surya Darma.
” kami juga melaporkan tindak pidananya dan pelanggaran kepada aparat penegak hukum (APH) untuk segera memproses ketua BPD Desa Bogak Besar atas nama Surya Darma. Besar harapan kami laporan ini dapat segera diproses lanjut, dan kami bersedia untuk diambil keterangan lebih lanjut guna mempercepat laporan tersebut,” pungkasnya.
Sementara pukul 22.32 (7/6/23) Surya Darma melalui pesan seluler memberikan jawaban kepada awak media ” Emang betul saya ketua BPD,tapi semua yang di bilang itu tidak betul,saya bukan pengurus parpol,dan bukan Ketua PPPA ,dan bukan pemain proyek,” jelasnya.
Sampai saat ini hingga pemberitaan terbit Kepala desa Bogak besar ketika diminta keterangan oleh awak media untuk melengkapi pemberitaan di media melalui via telpon belum juga memberikan jawaban sama sekali darinya. ( Rony /Nanda S)
